DalamMahkamah Agung Nomor 1051 K/PDT/2014, Mahkamah Agung berpendapat pada pertimbangannya bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu
Pasal29: "Selama dalam proses penuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti-rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh Undang-Undang". Pasal 30: "Tuntutan pidana tidak dapat dihentikan atau ditunda dengan mengingat adanya gugatan perdata, kecuali
Dalamhukum anglo saxon, perbuatan melawan hukum disebut tort. Untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsur- unsur yang terdapat didalamnya, unsur - unsur tersebut adalah : Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.
HukumPerdata Internasional mengenai benda dapat diilustrasikan dengan contoh kasus berikut: Sebuah kontrak jual beli terjadi antara sebuah perusahaan ekspor dari Indonesia dengan sebuah perusahaan importir di negara bagian Florida Amerika Serikat. Kontrak tersebut mengharuskan barang-barang yang telah dipesan diangkut dari pelabuhan Tanjung
Dalam hubungan "perbuatan melawan hukum", peran negara menjadi sentral yang mana dapat memutus suatu pemberian ganti-rugi, kepada pihak yang telah dirugikan, dan membebankan ganti kerugian kepada si pembuatnya. Jika ketentuan mengenai sanksi tidak diatur definitif dalam kontrak/perjanjian yang ada antara A dan B, maka negara menampilkan
perbuatanmelawan hukum dan wanprestasi, dan landasan teoritik yang mengkualifikasinya sebagai kumulasi objektif. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan mendeskripsikan dan menjelaskan karena telah disepakati dalam perjanjian. Sementara itu, akibat hukum yang lahir dari undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak, namun
perbuatanmelawan hukum dan turut serta melakukan kejahatan dalam pemalsuan dokumen. Yang mana dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat
Selainkarena istilah 'curang' atau 'kecurangan' dipergunakan di beragam lapangan hukum, tulisan mengenai masalah ini penting karena banyaknya perbuatan curang yang ditangani pengadilan. Berdasarkan penelusuran Hukumonline, perbuatan curang adalah perkara kasasi pidana umum yang paling banyak ditangani Mahkamah Agung. Setidaknya, dapat
PVPs. 8kiqvt82dm.pages.dev/1068kiqvt82dm.pages.dev/2668kiqvt82dm.pages.dev/4868kiqvt82dm.pages.dev/3528kiqvt82dm.pages.dev/1988kiqvt82dm.pages.dev/4538kiqvt82dm.pages.dev/2468kiqvt82dm.pages.dev/301
contoh kasus perbuatan melawan hukum dalam perjanjian