Pematangsiantar- Rapat dengar pendapat (RDP) terkait gaji karyawan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), yang direncanakan digelar bersama Wali Kota Pematangsiantar, DPRD dan para karyawan batal berlangsung.. Pasalnya, Wali Kota Pematangsiantar, Hefrianyah Noor bersama sejumlah direktur PD PHJ yang kehadiran ditunggu-tunggu tidak kunjung datang.
SIANTAR, – Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya PD PHJ Kota Pematangsiantar, terhitung sudah enam bulan tidak menerima gaji. Sehingga para pekerja PD Pasar milik Pemerintah Kota Pemko Pematangsiantar tersebut menuntut haknya untuk dibayarkan. Kondisi tersebut mengundang komentar dari sejumlah pihak. Salah satunya, untuk apa mempertahankan perusahaan daerah yang tidak memberikan keuntungan kepada Pemko Pematangsiantar. Lebih baik ditutup saja. Komentar tersebut dilontarkan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Sumut. Hal ini, dinilai sebagai bentuk kegagalan direksi mengelola pasar milik Pemko Pematangsiantar itu. “Kalau saya sarankan, kalau nggak mampu membiayai operasionalnya, ngapain badan usaha PD PHJ ini dipertahankan. Ditutup saja,” sebut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, kemarin. Abyadi juga menjelaskan, Perusahaan Daerah, artinya disini harus ada keuntungan atau Pendapatan Asli Daerah PAD yang diterima Pemko Pematangsiantar. “Jangankan keuntungan, untuk membayar gaji karyawan saja tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, serahkan pasar ini agar dikelola swasta,” sebut Abyadi. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sumut Mangapul Purba, turut bersuara. Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah harus turun tangan dalam masalah ini sehingga kondisinya tidak berlarut-larut. “Ya pastilah. Sebagai kepala daerah Hefriansyah, Red harus bisa menginstruksikan kepada jajaran PD Pasar Horas supaya hal ini tidak jadi masalah,” tegasnya, Selasa 3/8. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, menurut dia, PD Pasar Horas Jaya mesti memiliki sense of crisis terhadap para karyawannya. Walikota Hefriansyah mesti mendorong percepatan serapan anggaran termasuk untuk gaji para karyawan PD Pasar Horas Jaya. Masih kata Mangapul, hak karyawan mestilah dibayarkan oleh pihak perusahaan daerah. “Kita berharap agar apa yang menjadi hak para karyawan supaya dibayarkan sesuai ketentuan, apalagi dalam pendemi seperti ini, kasihan mereka,” pungkasnya. Menurut salah seorang karyawan, masalah tuntutan gaji yang belum dibayar kepada pegawai PD Pasar Horas Jaya Pematangsiantar, hingga kini belum membuahkan hasil. Dia menyesalkan sampai saat ini belum ada kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan. ‘’Karyawan butuh kepastian, kapan bisa dibayar gaji kami,’’ujar karyawan yang tak ingin disebut namanya tersebut. Sementara itu, Plt Direktur Utama PD PHJ Kota Pematangsiantar, Toga Sihite mengatakan tunggakan gaji ini lagi proses pembayaran. “Lagi proses pembayaran,” sebut Toga, Selasa 3/8 sore. Dia mengatakan, gaji yang belum dibayarkan paling banyak di masa direksi PD PHJ sebelumnya. Yakni tunggakan tahun 2017. Sedangkan tunggakan di tahun 2020 dan 2021 hanya dua bulan. “Jadinya, janganlah gaji yang belum dibayarkan pada periodesasi sebelumnya dibebankan kepada direksi sekarang,” kata Toga. Toga menjelaskan, perbaikan telah dilakukan di Pasar Horas mulai 2019. Kondisi terus membaik, namun siapa menyangka pasar ini kembali terpuruk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. “Tahun 2021, 1 bulan tidak gajian. Malah direksi, 4 dan 5 bulan nggak gajian. Dibanding karyawan,” pungkasnya. Sebelumnya, puluhan karyawan PD PHJ Kota Pematangsiantar kembali menggelar unjuk rasa karena upah mereka tak kunjung dibayarkan. Unjuk rasa digelar di Gedung Pasar Horas. prn/gus/smg SIANTAR, – Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya PD PHJ Kota Pematangsiantar, terhitung sudah enam bulan tidak menerima gaji. Sehingga para pekerja PD Pasar milik Pemerintah Kota Pemko Pematangsiantar tersebut menuntut haknya untuk dibayarkan. Kondisi tersebut mengundang komentar dari sejumlah pihak. Salah satunya, untuk apa mempertahankan perusahaan daerah yang tidak memberikan keuntungan kepada Pemko Pematangsiantar. Lebih baik ditutup saja. Komentar tersebut dilontarkan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara Sumut. Hal ini, dinilai sebagai bentuk kegagalan direksi mengelola pasar milik Pemko Pematangsiantar itu. “Kalau saya sarankan, kalau nggak mampu membiayai operasionalnya, ngapain badan usaha PD PHJ ini dipertahankan. Ditutup saja,” sebut Kepala Ombudsman Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, kemarin. Abyadi juga menjelaskan, Perusahaan Daerah, artinya disini harus ada keuntungan atau Pendapatan Asli Daerah PAD yang diterima Pemko Pematangsiantar. “Jangankan keuntungan, untuk membayar gaji karyawan saja tidak sanggup. Kalau tidak sanggup, serahkan pasar ini agar dikelola swasta,” sebut Abyadi. Menanggapi hal ini, anggota DPRD Sumut Mangapul Purba, turut bersuara. Menurut wakil rakyat daerah pemilihan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun ini, Walikota Pematangsiantar Hefriansyah harus turun tangan dalam masalah ini sehingga kondisinya tidak berlarut-larut. “Ya pastilah. Sebagai kepala daerah Hefriansyah, Red harus bisa menginstruksikan kepada jajaran PD Pasar Horas supaya hal ini tidak jadi masalah,” tegasnya, Selasa 3/8. Di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, menurut dia, PD Pasar Horas Jaya mesti memiliki sense of crisis terhadap para karyawannya. Walikota Hefriansyah mesti mendorong percepatan serapan anggaran termasuk untuk gaji para karyawan PD Pasar Horas Jaya. Masih kata Mangapul, hak karyawan mestilah dibayarkan oleh pihak perusahaan daerah. “Kita berharap agar apa yang menjadi hak para karyawan supaya dibayarkan sesuai ketentuan, apalagi dalam pendemi seperti ini, kasihan mereka,” pungkasnya. Menurut salah seorang karyawan, masalah tuntutan gaji yang belum dibayar kepada pegawai PD Pasar Horas Jaya Pematangsiantar, hingga kini belum membuahkan hasil. Dia menyesalkan sampai saat ini belum ada kejelasan kapan gaji mereka akan dibayarkan. ‘’Karyawan butuh kepastian, kapan bisa dibayar gaji kami,’’ujar karyawan yang tak ingin disebut namanya tersebut. Sementara itu, Plt Direktur Utama PD PHJ Kota Pematangsiantar, Toga Sihite mengatakan tunggakan gaji ini lagi proses pembayaran. “Lagi proses pembayaran,” sebut Toga, Selasa 3/8 sore. Dia mengatakan, gaji yang belum dibayarkan paling banyak di masa direksi PD PHJ sebelumnya. Yakni tunggakan tahun 2017. Sedangkan tunggakan di tahun 2020 dan 2021 hanya dua bulan. “Jadinya, janganlah gaji yang belum dibayarkan pada periodesasi sebelumnya dibebankan kepada direksi sekarang,” kata Toga. Toga menjelaskan, perbaikan telah dilakukan di Pasar Horas mulai 2019. Kondisi terus membaik, namun siapa menyangka pasar ini kembali terpuruk di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. “Tahun 2021, 1 bulan tidak gajian. Malah direksi, 4 dan 5 bulan nggak gajian. Dibanding karyawan,” pungkasnya. Sebelumnya, puluhan karyawan PD PHJ Kota Pematangsiantar kembali menggelar unjuk rasa karena upah mereka tak kunjung dibayarkan. Unjuk rasa digelar di Gedung Pasar Horas. prn/gus/smg KasiPelaporan dan Pengaduan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Kota Denpasar, Desak Eka Prasetya menjabarkan tahun 2020 PD Parkir menargetkan untuk pendapatan parkir tepi jalan umum sebesar Rp 11 miliar sementara untuk parkir pelataran sebesar Rp , sedangkan di tahun 2021 target parkir tepi jalan umum diturunkan menjadi Rp 7 miliar, dan parkir Pelataran menjadi Rp 3.750.000.000. - Karyawan PD Pasar Jaya mengeluhkan kesenjangan gaji setingkat manajer antara tenaga kerja profesional yang baru dan pegawai lama. Hal itu menyusul perekrutan 15 manajer baru yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah BUMD tersebut. Perekrutan tenaga profesional secara sepihak dari pengelola dan sistem penggajian dianggap tidak transparan oleh para pegawai lama. Padahal, sebagian manajer diketahui sudah lama bekerja dan sudah menjadi karyawan tetap Pasar Jaya. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjelaskan, dalam merekrut pegawainya, direktur mempunyai kewenangan dan kriteria tersendiri berdasarkan kinerja yang harus di tingkatkan. Dia menyarankan, perekrutan sebuah perusahaan dapat mencontoh Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta, yakni dengan memberlakukan Key Performance Indikator atau KPI. "Kita lihat seperti apa prestasinya, kalau perlu samakan dengan yang dilakukan Pemprov, ada KPI-nya supaya dilihat, dinilai betul. Dengan cara seperti itu maka terkontrol, sistemnya itu harus kita bangun," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 20/9. Berdasarkan informasi yang didapat, para manajer profesional baru itu digaji dengan kisaran Rp 30 juta hingga Rp 45 juta. Sementara, pegawai lama yang kira-kira telah bertugas di PD Pasar Jaya selama 30 tahun dengan jabatan manajer hanya mendapat gaji sebesar Rp 17 juta. Menurut Djarot, gaji tersebut sudah disesuaikan dengan kinerja masing-masing karyawan. "Dengan tingkat profesionalitas, kan gitu kan harus dong lebih besar gajinya. Mereka yang malas, mereka yang alasan-alasan, mereka yang tidak ada inovasi dan tidak kreatif ya harusnya introspeksi," tukasnya. Harus ada perubahan mendasar di dalam pengelolaan BUMD DKI Jakarta. Serta harus dipikirkan bagaimana strategi untuk menstabilkan harga dan membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Food station oke, Darma Jaya oke uji cobanya. Bagaimana kita bisa menstabilkan harga, kemudian bagaimana kita bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui berbagai macam operasi pasar, orientasi kita ke sana," pungkasnya. DirekturOperasional PD Pasar Makassar, Saharuddin, mengatakan saat ini pendapatan mereka mengalami penurunan hingga 50 persen. "Biasanya pendapatan PD pasar perbulan bisa sampai Rp1,5 Miliar perbulan, namun semenjak wabah corona, kini turun sampai 700an juta saja," kata Saharuddin, Senin (6/5/2020). Malgré une année marquée par les secousses économiques de la pandémie de COVID-19, la rémunération globale de la haute direction du Mouvement Desjardins a grimpé d’environ 7 % pour s’établir à environ 9 millions de dollars. Le président et chef de la direction du groupe financier coopératif Guy Cormier a vu ses émoluments — qui tiennent compte du salaire de base, des primes et autres avantages — s’établir près de 3,2 millions de dollars, ce qui constitue une progression de 7,7 % par rapport à 2019. Celui-ci a eu droit à un salaire de base de 1,13 million de dollars et à une prime de 868 000 $, alors que la valeur de son régime de retraite s’est établie à 1,19 million de dollars, d’après la notice annuelle qui a récemment été déposée auprès des autorités réglementaires. Les cinq principaux dirigeants de Desjardins ont vu leur prime annuelle grimper comparativement à 2019, puisque le seuil déclencheur », établi à 2,04 milliards de dollars des excédents nets, a été franchi. Selon la notice annuelle de 2019, la paye globale des cinq principaux dirigeants du groupe avait atteint 8,4 millions de dollars cette année-là. 3,2 millions de dollars C’est le montant qui représente la somme des actifs du président et chef de la direction du groupe financier coopératif Guy Cormier. En 2020, la coopérative établie à Lévis a affiché des excédents nets avant ristournes de 2,4 milliards de dollars, en baisse de 6,9 % par rapport à l’exercice précédent. En excluant le gain non récurrent avant impôt de 349 millions de dollars réalisé à la suite de la vente de Monetico, les excédents affichent toutefois une hausse de 5,7 %. La cible du déclencheur augmente d’année en année, a expliqué la porte-parole de Desjardins, Chantal Corbeil, au cours d’un entretien téléphonique. Cette année [seulement] 80 % de la rémunération incitative a été versée parce que certaines cibles n’ont pas été atteintes. » Il n’a toutefois pas été possible de savoir quels étaient les objectifs en question. Puisque Desjardins ne dispose pas d’outils comme une rémunération à base d’actions ou l’octroi d’options sur des titres pour retenir des hauts dirigeants, le directeur général de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques IGOPP, François Dauphin, ne s’est pas étonné du seuil fixé entourant le déclencheur des primes. C’est une façon d’arrimer les conditions avec le secteur financier, a-t-il dit, au bout du fil. On parle de rémunérations généreuses, mais pas outrancières. » Le traitement de M. Cormier demeure inférieur à celui du président et chef de la direction de la Banque Nationale, Louis Vachon, qui a eu droit à une rémunération totale évaluée à 8,34 millions de dollars l’année dernière. C’est une façon d’arrimer les conditions avec le secteur financier. On parle de rémunérations généreuses, mais pas outrancières. — François Dauphin À la Banque Laurentienne, le traitement de la présidente et chef de la direction Rania Llewellyn, en poste depuis le 30 octobre dernier, s’est établi à près de 3 millions de dollars. Elle a eu droit à une prime à l’embauche en espèces de 700 000 $, des attributions fondées sur des actions de 1,55 million de dollars ainsi que des options sur des titres évaluées à 750 000 $. Dans le secteur financier, c’est le président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, David McKay, qui a eu droit à la rémunération globale la plus élevée l’an dernier, soit 13,48 millions de dollars. À voir en vidéo
DPRDPemarangsiantar mendesak pengelolah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) segera membayar gaji karyawan yang sampai saat ini sudah 7 bulan tidak dibayarkan.
Les cinq dirigeants les mieux payés au Mouvement Desjardins ont encaissé 12,26 millions $ l’an dernier, dont 4,37 millions $ qui ont abouti dans les poches du numéro un de la coopérative, Guy Cormier. Il s’agit d’un bond de 37 % de la rémunération du président et chef de la direction. • À lire aussi Ukraine Desjardins donne 100 000 $ • À lire aussi Mouvement Desjardins 387 millions $ en ristournes Mercredi après-midi, Desjardins a dévoilé sa notice annuelle pour son exercice financier terminé le 31 décembre. En 2020, ces cinq dirigeants s’étaient partagé une cagnotte de 9,25 millions $. Écoutez Yves Daoust, directeur de la section Argent du journal de Montréal et du Journal de Québec, sur QUB radio En plus de sa rémunération de base de 1,28 million $, M. Cormier s’est vu verser une prime de 1,53 million $ pour l’atteinte de ses objectifs et la valeur de son régime de retraite s’est élevée à 1,56 million $. C’est la première fois qu’un président de la coopérative franchit la barre des 4 millions $. À titre de comparaison, à sa première année complète comme grand patron du Mouvement en 2017, M. Cormier avait reçu 2,76 millions $. En l’espace de cinq ans, sa rémunération aura donc grimpé de 58,7 %. Malgré cette hausse [en 2021], la somme de la rémunération globale des cinq hauts dirigeants se situe au niveau du salaire moyen d’un seul président d’une banque canadienne », fait valoir la porte-parole Chantal Corbeil. La rémunération globale du président et chef de la direction ainsi que de la haute direction reflète l’ampleur des activités de l’organisation ainsi que sa performance tant au niveau de l’expérience offerte à ses membres et clients que sa croissance et ses résultats financiers », ajoute-t-elle. Pour sa dernière année financière, Desjardins a réalisé des excédents avant ristournes d’un montant record de 2,94 milliards $. Il s’agit d’une hausse de 523 M$ par rapport à un an plus tôt. La direction prévoit retourner 387 M$ en ristournes à ses membres grâce à ses bons résultats. Moins que la plupart Les revenus globaux du président de la coopérative sont en effet inférieurs à celui des autres dirigeants de banques, à l’exception de la Banque Laurentienne. La semaine dernière, la Banque Nationale a révélé que son ancien président et chef de la direction Louis Vachon, qui a quitté son poste le 31 octobre, avait reçu une rémunération totale de 10,66 M$, une augmentation de 27,8 %. Parmi les autres institutions, Bharat Masrani à la Banque TD a empoché 13,49 M$ + 28 %, Dave McKay à la Banque Royale du Canada, 16,67 M$ + 23,7 %, Victor Dodig à la Banque CIBC, 12,75 M$ + 31,8 % et Brian Porter à la Banque Scotia, 12,18 M$ - 0,35 %. À la Banque de Montréal et à la Banque Laurentienne, Darryl White a reçu 14,87 M$ + 34 % et Rania Llewellyn 3,88 M$ + 29,18 %. Plus de 2,5 M$ pour le no 2 Parmi les autres cadres chez Desjardins avec les rémunérations les plus élevées, on apprend dans la circulaire que Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation, et Denis Dubois, premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personnes et président et chef de l’exploitation, Desjardins Sécurité financière, ont encaissé respectivement 2,58 millions $ et 1,89 M$ pour la dernière année. Il est à souligner que la rémunération globale du président et de la haute direction est bien alignée sur celle des autres équivalents dans le monde coopératif et non sur celle de nos concurrents bancaires », a avancé Mme Corbeil. Si on regarde du côté de l’ensemble des principaux dirigeants, soit le comité de direction 11 et les membres du conseil d’administration 29, ils se sont partagé 24 millions $, comparativement à 18 millions $ l’année précédente. Les cinq dirigeants les mieux rémunérés chez Desjardins Guy Cormier, président et chef de la direction 4,37 M$ +37,3 % Réal Bellemare, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation 2,58 M$ + 19 % Denis Dubois, premier vice-président, gestion de patrimoine et assurance de personnes et président et chef de l’exploitation, Desjardins Sécurité financière 1,89 M$ +37 % Éric Lachaîne, premier vice-président, réseau des caisses et services aux membres et clients 1,83 M$ + 44 % Alain Leprohon, premier vice-président, finances et chef de la direction financière 1,58 M$ + 19 % Source Notice du Mouvement Desjardins À VOIR AUSSI
5 Bapak Suhadi selaku Pemilik dari PD. Sinar Agung Jaya yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian pada perusahaannya. 6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Manajemen Ekonomi Binus University Jakarta, yang telah membantu selama kegiatan perkuliahan. iv 7. Pihak perusahaan dan para karyawan dari PD.

Suasana RDP DPRD Pematangsiantar dan PDPH membahas gaji 311 pegawai yang belum dibayar 7 bulan.Foto/Sindonews/Ist PEMATANGSIANTAR - DPRD Pemarangsiantar mendesak pengelolah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya PDPHJ segera membayar gaji karyawan yang sampai saat ini sudah 7 bulan tidak Rapat Dengan Pendapat RDP bersama PDPHJ,Selasa 17/12/2019, Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi mengatakan,gaji pegawai wajib dibayarkan dan menjadi tanggu jawab perusahaan."Tidak ada alasan bagi PDPHJ tidak membayarkan gaji pegawai itu tanggung jawab perusahaan,harus segera dibayarkan kepada 311 karyawan,tidak wajar karyawan belum gajian 7 bulan," ujar Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Ferry Sinamo terpisah mengatakan, jika PDPHJ tidak mampu membayar gaji karyawan sebaiknya perusahaan segera ditutup sehingga pegawai tidak sengsara."Jika memang PDPHJ tidak mampu bayar gaji karyawan,tutup saja,daripada pegawai yang disengsarakan," sebut PDIP itu juga meminta pengutipan retribusi tidak lagi dilakukan secara manual namun transparan,sehingga tidak terjadi kebocoran."Saya menduga ada kebocoran dalam pengelolaan retribusi pasar,karena dikutip manual,sehingga PDPHJ tidak mampu bayar gaji karyawan," kata utama PDPHJ Bambang K Wahyono mengatakan, kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat mengharuskan pihaknya menunda pembayaran gaji pegawai. Dia menambahkan pihaknya akan membayarkan gaji pegawainya selama satu bulan dan akan melakukan rasionalisasi pegawai untuk mengurangi pembiayaan perusaahaan.vhs

TerobosanPD Pasar Manado, gaji karyawan kini transfer via bank. BERITA SULUT. MANADO | 10 Oktober 2019 3 Maret 2021. Walikota GSVL: Tahun 2020, pasar modern Buha sudah dapat digunakan. BERITA SULUT. Dirut-Kabum kunker ke PD Pasar Jaya. BERITA SULUT. MANADO | 7 Agustus 2019 3 Maret 2021.
Hercules Rosario de Marshall atau Hercules secara resmi menjadi tenaga ahli di Badan Usaha Milik Daerah BUMD DKI Jakarta Perumda Pasar Jaya. "Namanya ini suatu penghargaan, ya terima kasihlah. Tapi kita bukan cari makan di situ," kata Hercules, Selasa 22/2/2022. Lantas, berapa perkiraan gaji yang dikantongi Hercules sebagai tenaga ahli? Pada 2017 silam, Serikat Pekerja PD Pasar Jaya pasalnya sempat berunjuk rasa di depan Balai Kota, menuntut transparansi anggaran dan perekrutan pegawai di PD Pasar Jaya. Baca Juga Soal Penunjukkan Hercules Jadi Tenaga Ahli, Denny Siregar Impiannya Kuasai Pasar Terwujud di Zaman Gubernur Sholeh Pegawai PD Pasar Jaya, Kusmadi mengungkapkan kesenjangan antar pegawai yang terjadi di jajaran PD Pasar Jaya. Menurutnya, perekrutan 15 tenaga profesional tidak transparan. Kusmadi mengungkapkan perekrutan baru tersebut digaji hingga Rp45 juta, padahal dengan jabatan yang dengan rentan waktu kerja 30 tahun hanya digaji Rp17 juta. Lihat Sumber Artikel di Akurat Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Akurat.
PDPasar Jaya harus mendirikan JakGrosir dan Jakmart. PD Pasar Jaya Tetap Angkat Tenaga Profesional BeritasatuTV | Investor.id | Jakartaglobe.id | e-Paper | Live Streaming Jakarta Serikat Pekerja SP PD Pasar Jaya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat PD Pasar Jaya, Cikini, Jakarta Pusat pada hari ini. Tuntutan pekerja ke manajemen salah satunya terkait transparansi gaji.‎Ketua SP PD Pasar Jaya Kasman Panjaitan mengatakan, pemberian gaji di bawah kepemimpinan Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin tidak dipaparkan dengan jelas antara besaran gaji pokok dan tunjangan kinerja."Pemberian gaji hanya tertera gaji sekian, coba teman-teman tanyakan berapa gaji pejabat struktural, pasti kaget. Karena bedanya bagaikan langit dan bumi dengan para staf," ujar dia ‎dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 2/7/2017. PHOTO Kantor PD Pasar Jaya Digeruduk Pegawainya Pedagang Korban Kebakaran Pasar Kramat Jati Akan Direlokasi Bantu Rakyat Miskin, Kemendag Gelar Pasar Murah di 34 Provinsi Selain itu, para pekerja juga menyoroti kinerja badan usaha milik daerah BUMD tersebut. Sebab menurut Kasman,‎ pendapatan perusahaan saat ini cenderung defisit, program pembangunan pasar yang berjalan lambat. Kemudian kesenjangan kesejahteraan pegawai menurun hingga penerimaan dan pengangkatan pegawai juga saat ini menjadi perhatian dari para pekerja."Bagaimana bisa mencapai target pendapatan yang direncanakan. Bagaimana bisa mempercepat pembangunan pasar, bisa menyejahterakan pegawai jika pegawai tetap diangkat berdasarkan keinginan dan kehendak pribadi," ungkap ini, menurut Kasman, ‎hanya pegawai tetap PD Pasar Jaya yang paham akan karakteristik dan manajemen pasar tradisional secara riil. Namun manajemen malah menempatkan tenaga profesional yang diangkat menjadi pegawai tetap tanpa memenuhi syarat dan ketentuan pada posisi jabatan struktural."Sekarang kan Direksi menempatkan orang di posisi jabatan struktural tanpa melihat pangkat dan golongan padahal jelas syarat dan ketentuan diatur di SK Direksi PD Pasar Jaya Nomor 112 Tahun 2016 per tanggal 3 Mei 2016," kata yang mendasari serikat pekerja mempunyai sejumlah tuntutan kepada pihak manajemen PD Pasar Jaya. Tuntutan itu antara lain,‎ menolak tenaga Profesional karena dinilai tidak memenuhi syarat peraturan. Kemudian meminta manajemen mencabut SK Dirut PD Pasar Jaya atas pengangkatan tenaga profesional menjadi pegawai tetap dan memberhentikan 15 orang tenaga profesional yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap karena dinilai melanggar pekerja juga ‎meminta adanya penggabungan gaji pokok dan tunjangan kinerja para pegawai tingkat staf tanpa di batasi masa kerja, kenaikan pangkat atau golongan pegawai Pasar Jaya yang sudah waktunya sesuai aturan."Kami juga minta dibuatkan daftar gaji pegawai setiap bulannya agar transparan. Hapus Tunjangan Pajak PPh 21 bagi tingkat manajer maupun pegawai lainnya, berlakukan pangkat minimal memangku jabatan sesuai aturan serta audit Keuangan PD Pasar Jaya tahun buku 2016-2017," tandas dia. Tonton video menarik berikut ini * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Paraburuh beras dan kuli panggul di Pasar Induk Beras Cipinang, Matraman, Jakarta Timur, diberikan obat herbal guna cegah corona

Pegawai PD Pasar Jaya berdemo. Foto Johanes Hutabarat/kumparanPegawai PD Pasar Jaya berdemo di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa 19/9. Mereka memprotes kebijakan perusahaan yang mengangkat tenaga profesional tanpa prosedur yang seragam putih, pegawai PD Pasar Jaya berdemo membawa spanduk. Para pendemo berdiri di depan Gedung Balai Kota sambil menyampaikan tuntutan terkait sikap direksi PD Pasar Jaya kepada Djarot selaku Gubernur DKI. "Yang terhormat Bapak Gubernur, Direksi PD Pasar Jaya telah melanggar ketentuan rekrutmen," teriak Ketua Serikat PD Pasar Jaya Kasman Simanjuntak, di depan gerbang Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa 19/8.Diketahui saat ini ada 15 tenaga profesional setingkat manajer yang diterima PD Pasar Jaya. Mereka langsung menjadi pegawai tetap. Sementara itu, pegawai lama menilai tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan tenaga profesional langsung menjadi pegawai ini tak terdapat di dalam Keputusan Direksi Daerah Pasar Jaya Nomor 65 Tahun 2025, dan SK Direksi PD Pasar Kaya Nomor 112. Selain rekrutmen yang tak sesuai peraturan, terdapat perbedaan gaji yang didapat tenaga profesional baru dengan pegawai lama yang jabatannya sama-sama setingkat manajer. Demonstrasi pegawai PD Pasar Jaya Foto Johannes Hutabarat/kumparan"Mereka digaji Rp 30-45 juta, sementara karyawan PD Pasar Jaya yang sudah kerja 20-an tahun dengan jabatan yang sama manajer itu Rp 17 juta," kata Ketua Bidang Integritas Seikat Pekerja PD Pasar Jaya Kusmadi di lokasi yang sama. Oleh karena itu, para pegawai yang ikut aksi protes meminta Djarot untuk memberikan sanksi kepada direksi PD Pasar saat ini para pegawai PD Pasar Jaya masih ada di luar Balai Kota dan berniat memberikan aspirasi mereka ke DPRD. Mereka pun ingin menemui Djarot. Namun, Djarot belum menemui para demonstran karena melakukan kunjungan ke demo ini membuat ruas jalan di depan Balai Kota tersendat namun tidak sampai menyebabkan kemacetan yang panjang.

TPH5Fp.
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/349
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/489
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/226
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/410
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/329
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/216
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/28
  • 8kiqvt82dm.pages.dev/17

    • gaji pegawai pd pasar jaya